Jayapura — Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak di wilayah Papua Raya resmi dilepas dari Mapolda Papua, Selasa (9/12). Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah nasional Satgas Pengendalian Harga Beras untuk memastikan ketersediaan beras yg cukup dan harga beras yang terjangkau sesuai harga yg ditetapkan pemerintah serta distribusi yang lancar dan merata hingga kewilayah manapun.
Acara diawali dengan doa bersama dan laporan pelaksanaan Satgas Pengendalian Harga Beras—yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian, Kapolri, dan jajaran kementerian terkait pada 21 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025.
Satgas ini terdiri dari unsur lintas kementerian/lembaga, termasuk Bapanas, Kementerian Pertanian, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Polri, BULOG, dan pemerintah daerah di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten. Polri berperan melalui Satgas Pangan serta dukungan penuh Kabareskrim Polri selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras.
Hingga 8 Desember 2025, Satgas telah menyalurkan 1.354 ton beras SPHP dari target alokasi 4.634 ton untuk Papua Raya.
Pada hari ini, dilakukan pelepasan tambahan 827,5 ton, sehingga total 2.181,5 ton atau 47,08% telah berhasil didistribusikan ke 42 kabupaten/kota.
Distribusi dilakukan melalui beragam moda sesuai karakter wilayah:
– Transportasi darat: Keerom, Sarmi, Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Wamena, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo, Sorong, Biak, Manokwari, Lanny Jaya.
– Transportasi udara: Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya.
– Transportasi laut: Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Mamberamo Raya, Fakfak.
Upaya ini dilakukan untuk menurunkan harga beras, yang saat ini masih berada di atas HET khususnya di wilayah Zona III (Papua dan Maluku).
Selama 49 hari bekerja, Satgas Pengendalian Harga Beras pusat dan daerah telah:
– Melakukan 35.105 kali pemantauan
– Rata-rata 731 titik per hari, dominan di tingkat pengecer dan ritel modern
– Mengeluarkan 920 surat teguran kepada pelaku usaha yang menjual beras di atas HET
Analisa Satgas menunjukkan tren positif penurunan harga beras nasional, khususnya di Zona I dan II. Namun, wilayah geografis Papua yang menantang membuat harga masih lebih tinggi dari HET.
Untuk mengatasi keterbatasan gudang BULOG—di mana masih terdapat 28 kab/kota belum memiliki fasilitas penyimpanan—Satgas telah menyiapkan 32 gudang filial, memanfaatkan aset:
– 25 aset Polri
– 3 aset Pemda
– 1 aset KPU
– 3 aset pinjam pakai masyarakat
Upaya ini dilakukan agar distribusi lebih cepat, biaya logistik rendah, dan beras SPHP lebih mudah dijangkau masyarakat.
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, mewakili Satgas Pengendalian Harga Beras, menegaskan bahwa Polri memberikan dukungan penuh untuk menjamin distribusi SPHP berjalan aman hingga ke daerah paling terpencil.
“Papua memiliki tantangan geografis dan keamanan yang tidak ringan. Namun Polri memastikan pendistribusian SPHP tetap berjalan aman. Negara hadir sampai titik paling jauh,” tegas Brigjen Ade Safri.
Ia menambahkan bahwa Polri telah menyiapkan seluruh rencana pengamanan, termasuk skema distribusi melalui jalur darat, udara, dan laut.
“Untuk wilayah rawan, kami sudah siapkan pola pengamanan berlapis bersama TNI dan pemerintah daerah. Tidak ada wilayah yang dibiarkan tertinggal dalam penyaluran pangan,” ujarnya.
Brigjen Ade Safri juga menegaskan komitmen Satgas untuk terus melakukan mitigasi dan pemantauan harga secara berkala.
“Satgas akan terus bekerja. Mapping, audit, pengawasan, intervensi distribusi, hingga penegakan hukum bila diperlukan akan dilakukan demi menjaga stabilitas harga. Ini bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana arahan Presiden,” jelasnya.
Penyaluran SPHP di Papua Raya merupakan momentum penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga jelang Natal dan Tahun Baru.
Satgas menegaskan bahwa program ini akan berlanjut dan diperluas ke daerah lain yang masih berada di atas HET.
