restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/ Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Himpunan R2 dan R3 Provinsi Bengkulu melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bengkulu. Massa yang berjumlah sekitar 800 orang ini menyuarakan keresahan mereka terkait ketidakjelasan status pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Aksi dimulai sejak pagi hari, dengan massa berkumpul di Masjid Raya Baitul Izzah sebelum bergerak menuju Kantor DPRD dan akhirnya Kantor Gubernur. Mereka membawa spanduk, pamflet, dan mobil komando dengan sistem suara untuk menyampaikan aspirasi secara bergantian. Tuntutan utama yang disuarakan adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu, pembayaran insentif Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT), serta pembukaan formasi baru bagi honorer yang belum terakomodasi dalam seleksi PPPK.
Pemimpin aksi, Eflin Suryadi, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan kejelasan dan keadilan bagi para tenaga honorer. Menurutnya, tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi harus mendapatkan apresiasi melalui pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, bukan sekadar paruh waktu seperti yang diusulkan pemerintah.
Saat aksi berlangsung, perwakilan massa diterima oleh beberapa pejabat pemerintah daerah, termasuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunawan Suryadi dan Kaban Kesbangpol Jaduliwan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa penghapusan tenaga honorer merupakan kebijakan nasional yang akan diterapkan pada 2025. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengusulkan agar tenaga honorer yang terdaftar di database BKN diangkat menjadi PPPK secara bertahap. Namun, keterbatasan anggaran membuat proses ini membutuhkan waktu dan evaluasi lebih lanjut.
Gunawan Suryadi menegaskan bahwa tenaga honorer yang aktif dan terdaftar dalam database akan diusulkan untuk pengangkatan paruh waktu terlebih dahulu. Tahapan selanjutnya adalah pengangkatan penuh waktu, sesuai dengan regulasi terbaru yang sedang diproses oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Meski demikian, perwakilan massa mengaku kecewa karena tidak ditemui langsung oleh Penjabat Gubernur atau Sekretaris Daerah. Mereka menilai kehadiran pejabat tertinggi di provinsi sangat penting untuk memberikan kepastian terkait nasib mereka.
Aksi yang berlangsung hingga tengah hari ini berjalan dengan aman dan tertib. Personel keamanan dari Polresta Bengkulu, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi, memastikan tidak ada gangguan keamanan yang terjadi.
Aksi ini mencerminkan keresahan mendalam tenaga honorer terhadap kebijakan nasional dan daerah yang belum memberikan solusi konkret. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memberikan kepastian dan keadilan, sehingga tenaga honorer yang telah lama mengabdi dapat melanjutkan pekerjaannya dengan status yang lebih jelas dan dihargai.
